Arah Cerdas Mengelola Desa
Gambar : linovhr.com
OPINISDGs Desa

Arah Cerdas Mengelola Desa

Desa sebagai unit terkecil dalam tata kelola pemerintahan, merupakan komponen penting dalam menggerakan masyarakat Indonesia. Membangun Indonesia dari pinggiran masih merupakan prioritas utama pemerintah sampai saat ini. Langkah itu untuk memangkas ketimpangan antara desa dengan kota.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mempunyai tugas untuk menjalankan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah ternggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tujuannya, tidak lain adalah untuk menciptakan “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” sebagaimana tercantum dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.

Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan Desa adalah hak Desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan. Yang kemudian dijabarkan dan dikontekstualisasikan dalam beberapa bidang garapan yang mencakup Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keempat bidang garapan tersebut di laksanakan dengan berbagai tahapan dimulai dari tahap perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban.

Akan tetapi, kewenangan-kewenangan itu kini masih diuji oleh pandemi. Peristiwa hari ini adalah guru yang sangat berharga bagi kita semua. Hari ini kita dipaksa belajar dan adaftip menghadapi tantangan besar, yaitu adanya pandemi Covid 19.

Baca juga : Indikator-indikator SDGs Desa

Bagaimana tidak, kehadiran pandemi covid-19 yang hampir satu tahun ini telah mengubah berbagai tatanan yang berdampak multisektor, multidimensi. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan, baik pada aspek politik & pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, maupun nilai-nilai kehidupan. Berbagai dampak tersebut terjadi secara berkaitan dan tidak terprediksi sebelumnya, sehingga menyebabkan krisis multidimensi di seluruh dunia. Kondisi tersebut menjadi tantangan kompleks bagi semua negara di dunia agar dapat bertahan dan melampauinya. Hal ini memaksa banyak negara menyusun strategi, teknik, taktik yang berbeda dari pola sebelumnya, tidak terkecuali Indonesia dan desa secara khusus. Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan cara cerdas mengelola desa dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut diatas.

Gambar : linovhr.com

Dan alhamdulilah Kementerian Desa PDTT RI, melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, telah memberikan arah dan tujuan yang jelas yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui SDGs Desa. SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternative aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa, yang mencakup :

1.      Desa Tanpa Kemiskinan

2.      Desa Tanpa Kelaparan

3.      Desa Peduli Kesehatan

4.      Pendidikan desa berkualitas

5.      Keterlibatan perempuan desa

6.      Desa layak air bersih dan sanitasi

7.      Desa berenergi bersih dan terbarukan

8.      Pertumbuhan ekonomi desa merata

9.      Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan

10.  Desa tanpa kesenjangan

11.  Kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman

12.  Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan

13.  Desa tanggap perubahan iklim

14.  Desa peduli lingkungan laut

15.  Desa peduli lingkungan darat

16.  Desa damai berkeadilan

17.  Kemitraan untuk pembangunan desa

18.  Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif

 

Mari kita hadir dan berupaya untuk melirik dan menguatkan kembali peran desa dengan mengembangkan strategi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berpijak pada kebutuhan dan potensi aktual dari desa agar kita dapat bertahan disituasi dan bersiap pasca pandemi nanti.  Situasi krisis/pandemi dapat dianggap sebagai momentum untuk mengelaborasikan kearifan lokal untuk memperkuat kapasitas adaptif. Karena desa merupakan sebuah entitas politik dan pemerintahan yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa. Maka, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa harus didasarkan pertimbangan dari warga, dikelola oleh warga desa, dan hasilnya untuk warga desa sendiri. (*)

 

*)Diolah dari berbagai sumber referensi

Oleh : Asep Jazuli | Warga Desa di Pinggiran Kabupaten Sumedang

 

Leave a Response

Asep Jazuli
Insan Desa | Media Edukasi dan Informasi Seputar Desa, adalah sebuah situs yang dikelola sebagai Media penyebaran informasi dan ruang referensi tentang Tata Kelola Desa, Pendampingan Desa, dan informasi berkenaan dengan Implementasi UUDesa