TIMELINE

Find us on Facebook

Bolehkah Desa menarik retribusi ?
Ilustrasi gambar : lampungpost
DESAKewenangan Desa

Bolehkah Desa menarik retribusi ?

Pemendesa No. 1/2015 akan berkaitan dengan Permendagri yang mengatur tentang keuangan desa maupun aset/kekayaan desa. Pada dasarnya desa dilarang menarik pungutan apapun terhadap jasa layanan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Mengapa demikian?

Bolehkah Desa menarik retribusi ?

Pertama, pungutan tidak boleh dilakukan secara ganda (dua kali atau lebih). Jika Pemerintah Kabupaten/Kota sudah melakukan pungutan atas layanan maka desa tidak boleh melakukan pungutan.

Kedua, pungutan dilakukan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin atau akta. Sedangkan desa berkedudukan sebagai pelaksana penugasan yang mengeluarkan surat keterangan/rekomendasi.

Tetapi desa berwenang melakukan pungutan dalam bentuk retribusi desa terhadap jasa yang diberikan oleh desa sepanjang terkait dengan obyek-obyek tertentu yang menjadi kewenangan dan aset desa, misalnya retribusi tambatan perahu, retribusi pasar desa, iuran pelayanan air bersih atau listrik yang disediakan desa, retribusi pemandian umum milik desa, retribusi tempat pelelangan ikan milik desa, dan sebagainya. Besaran dan mekanisme retribusi setiap jenis obyek itu harus diatur dalam Peraturan Desa.

admin
Insan Desa | Media Edukasi dan Informasi Seputar Desa, adalah sebuah situs yang dikelola sebagai Media penyebaran informasi dan ruang referensi tentang Tata Kelola Desa, Pendampingan Desa, dan informasi berkenaan dengan Implementasi UUDesa