e-Village: Sudah Sejauh Mana Progress Kita?

Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa kabar baik bagi masyarakat desa di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, desa tidak lagi hanya menjadi obyek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berperan dalam merencanakan pembangunan dan mengelola keuangan desa sehingga bisa dijadikan perbaikan pelayanan publik. UU Desa memberi ruang dan akses pada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, tidak tergantung pada lembaga supradesa atau kabupaten. Di UU tentang Desa, diamanatkan agar pemerintah mengembangkan data dan informasi sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Penganggaran dan pengawasan program pembangunan desa direncanakan akan dilaksanakan dengan sistem online. Sistem online tersebut untuk memudahkan kontrol bagi masyarakat khususnya penggunaan anggaran di desa.

Sebagai salah satu pilot project dari program pelayanan publik melalui sistem online, Kabupaten Banyuwangi turut andil. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dari sekitar 500 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. Berdasarkan UU, Alokasi Dana Desa tidak langsung dikucurkan ke desa-desa melainkan dikelola secara administratif oleh pemerintah kabupaten/Kota, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena itu lah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat sistem e-village yang didesain dengan 2 tujuan. Di antaranya yaitu tujuan penganggaran, disebut sebagai e-Village Budgeting (e-VB) dan tujuan pengawasan disebut e-Village Monitoring(e-VM).

Gambar Ilustrasi : freepik.com

Gambar Ilustrasi : freepik.com

e-Village Budgeting (e-VB) merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah seperti di kabupaten/kota, tapi berlaku untuk skala desa dan terhubung langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab). e-VB tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Adapun e-Village Monitoring (e-VM) difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun nonfisik. E-VM dilakukan oleh camat dengan cara peninjauan lapangan. Camat akan mengambil gambar beberapa tahap pelaksanaan program. Selanjutnya gambar tersebut akan diunggah di Google Map. Hal ini akan mempermudah masyarakat luas mengetahui dengan pasti sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan suatu program di desa.

Sistem yang dilaksanakan mulai tahun 2015 ini terkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab). Sebenarnya, konsep e-village bukan merupakan hal yang baru bagi warga Banyuwangi. Semenjak tahun 2010, pemerintah kabupaten Banyuwangi sudah memiliki inisiatif untuk mewujudkan Digital Society. Penyediaan 1500 titik wifi gratis, hingga pelatihan internet marketing dilaksanakan bagi pemuda. Kabupaten Banyuwangi berhasil memenangkan juara 1 Digital Society, yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perekonomian Banyuwangi meningkat berkat efisiensi yang teknologi ciptakan. Sebagai sebuah pilot project e-village, Kabupaten Banyuwangi dapat dinyatakan berhasil.

Sehingga, kembali lagi kebijakan e-village bergantung pada inisiatif pemerintah daerah setempat. Kebijakan juga harus bergantung pada kondisi daerah masingmasing. Sebagai contohnya, saat ini ada tiga wilayah yang menjadi penerapan evillage, yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Namun, keinginan untuk mewujudkan e-village di Kalimantan Barat tidak sesuai dengan ketersediaan BTS, atau tower pemancar, di perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Masalah cakupan selalu menyoal luasnya wilayah Indonesia secara geografis dan masalah infrakstrukur telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh kawasan. Kemudian, soal kapasitas tak bisa lepas dari kesenjangan daerah pedesaan dan kota besar. Dan, persoalan affordability juga menyoroti ketimpangan tarif internet di kawasan Barat dan Timur. Hal ini menjadi hambatan bagi keberlangsungan pemerataan e-village di Indonesia.

Program e-village, merupakan langkah besar pemerintah Indonesia. Kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun daerah, yang dilaksanakan dengan kolaborasi antara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan swasta merupakan hal yang patut diapresiasi. Masih banyak hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki demi kelancaran program ini.

Oleh : Carina Megarani

Referensi: Dewi, A.P. (2015). ‘Desa Online’, Mudahkan Warga Desa Dalam Layanan Pertanahan.’ [Daring] Antara Sumbar. Tersedia di: http://www.antarasumbar.com/berita/ 155531/desa-online-mudahkan-warga-desa-dalam-layanan-pertanahan.html. [Diakses 11 April 2016].

Referensi: Dewi, A.P. (2015). ‘Desa Online’, Mudahkan Warga Desa Dalam Layanan Pertanahan.’ [Daring] Antara Sumbar. Tersedia di: http://www.antarasumbar.com/berita/ 155531/desa-online-mudahkan-warga-desa-dalam-layanan-pertanahan.html. [Diakses 11 April 2016].

Tags:

      INSAN DESA.ID