Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan
Gambar : freepik.com
hukum

Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian Perkawinan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan sejatinya dilakukan sekali seumur hidup, namun dalam perjalanannya, seringkali perkawinan yang diawali dengan semangat untuk bersama, akhirnya, berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang salah satunya adalah perkara Perkawinan yang meliputi perceraian dan persoalan-persoalan lainnya yang masuk dalam lingkup perkawinan. Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trendnya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Dengan demikian, maka penting untuk melihat sejauh mana keberpihakan hukum terhadap perempuan yang diceraikan.

Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan
Gambar : freepik.com

Perkawinan sejatinya menyatukan dua orang yang berbeda yang memilih untuk bersama, namun seringkali pertengkaran yang terjadi antara suami istri menjadi sebab keduanya berpisah dan bercerai. Baik perceraian karena istri menggugat cerai suaminya ataupun sang suami yang mengajukan permohonan ikrar talak untuk istrinya. Sebagaimana perkawinan melahirkan akibat hukum, perceraian juga melahirkan akibat hukum bagi keduanya, salah satunya adalah ditetapkannya kewajiban atas suami untuk memberikan hak istri yang diceraikan.

Persoalan akibat hukum dalam perceraian merupakan persoalan pemenuhan hak yang dibebankan oleh hakim kepada suami atas istri yang diceraikannya, karena sejatinya Perceraian dianggap ada jika dilakukan dihadapan Persidangan, sehingga pemenuhan hak terhadap istri yang diceraikan diatur oleh Undang-Undang dan dilbebankan melalui putusan hakim. Namun, ketentuan kewajiban suami memberikan hak istri baik nafkah, maskan, dan kiswah hanya berlaku bagi istri yang ditalak suami, dan tidak berlaku bagi istri yang menggugat suami. Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Nafkah dalam hal ini meliputi nafkah iddah istri maupun anak jika sudah memiliki anak, sedangkan maskan adalah tempat tinggal dan kiswah adalah pakaian, sehingga selama menjalani masa iddah (menunggu), kebutuhan istri dalam ketiga hal tersebut masih menjadi kewajiban suami.

Sebagaimana tujuan pemberlakuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan penegakan hukum yang seharusnya. Jaminan terhadap pemenuhan hak serta pemenuhan hak adalah satu kesatuan dari penegakan keadilan itu sendiri. Dalam UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ataupun dalam Undang-Undang lain tidak diatur tentang tata cara atau akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak yang dibebankan hakim kepada suami yang mentalak istrinya. Dalam artian, apabila suami tidak memberikan nafkah, kiswah dan maskan bagi istri yang ia ceraikan, maka tidak ada sanksi hukum yang akan menjeratnya.

Dalam banyak kasus misalnya, pemenuhan hak istri yang tidak dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak seringkali hanya menjadi putusan saja tanpa ada realisasi atau itikad baik dari suami untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, sehingga hakhak perempuan yang diceraikan menjadi tidak terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menegakkan keadilan bagi semua masyarakat pencari keadilan.

Sekilas, persoalan pemenuhan hak istri yang tidak memiliki sanksi hukum terkesan tidak adil, namun berbeda dengan realita yang terjadi bahkan hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Logikanya pemenuhan nafkah terlebih nafkah iddah adalah ketika istri menjalankan masa iddah, yakni 3 kali suci. Dimana, realisasi tersebut setidaknya diberikan setelah putusnya perkawinan ditandai dengan diucapkannya ikrar talak dihadapan persidangan. Namun, dalam realitanya, Majelis Hakim tidak akan memberikan izin bagi suami yang akan mentalak istrinya sebelum kewajiban yang dibebankan padanya dipenuhi terlebih dahulu. yakni pemenuhan terhadap hak yang dibebankan lebih diutamakan daripada putusnya perkawinan itu sendiri, Jika tidak, maka pengucapan ikrar talak akan ditunda sampai dengan ia bisa memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya atau jika istri berkehendak lain, dan hal tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap perempuan dan hak-hak yang telah melekat padanya

Pemenuhan hak istri yang diceraikan sebelum pengucapan Ikrar Talak telah mendapat kekuatan hukum yuridis, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum. Dimana kedua peraturan tersebut telah memberikan jaminan pemenuhan hak istri yang diceraikan, bahkan lebih luas daripada itu, peraturan tersebut juga berbicara tentang bagaimana mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum serta pemenuhan terhadap hak-hak yang melekat padanya.

Dengan dikeluarkannya PERMA dan SEMA tersebut, maka persoalan pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya mendapatkan kekuatan hukum, selama ini secara normatif hal tersebut belum diatur, meskipun dalam prakteknya pemenuhan terhadap hak-hak istri yang diceraikan suaminya menjadi hal penting yang tidak luput dari perhatian para aparatur penegak hukum. Penegakan terhadap hak-hak perempuan yang sudah dijamin oleh Undang-Undang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penegakan keadilan secara universal.

Sensitivitas lembaga Peradilan dalam menangani dan merespon isu-isu gender yang kerapkali melibatkan perempuan sebagai korban menjadi titik awal keadilan bagi perempuan Indonesia, sebagaimana amanat sila kelima Pancasila “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dengan tidak membeda-bedakan jenis kelamin. Sejatinya, perempuan yang diceraikan oleh suaminya akan menghadapi banyak persoalan hidup, mulai dari status menjadi janda sampai dengan memenuhi kebutuhan sendiri, selama ini kebutuhan hidup diberikan oleh suami, namun sejak diceraikan maka secara otomatis kebutuhan hidupnya setelah menjalani masa iddah (menunggu) bukan lagi menjadi tanggungjawab suaminya.

Pemenuhan terhadap hak-hak perempuan yang diceraikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan lembaga peradilan dalam mewujudkan hukum yang sensitif gender. Dengan adanya hukum yang sensitif gender baik dalam konteks teori maupun praktek, tentunya akan menghantarkan hukum pada tujuannya, yakni keadilan. Hal ini tentunya senada dengan keadilan yang menjadi tujuan paling akhir dari pemberlakuan sebuah hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hans Kelsen, bahwa hakikat sebuah hukum itu adalah keadilan, dan hukum tanpa keadilan tidak layak disebut sebagai hukum.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan keadilan, dan pemenuhan hak-hak terhadap pihak yang bersengketa dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. berbicara tentang keadilan, keadilan adalah gagasan yang paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan. Penegakan nya adalah upaya dalam meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar Al-Razi, salah seorang pemikir besar abad pertengahan menegaskan :” tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik. Akan tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan.

Sebagai negara hukum tentunya penegakan hukum di Negara ini menjadi suatu hal yang pasti, selain dari hak setiap manusia terlahir untuk bebas dari tindakan deskriminasi, juga karena orientasi dari identitas Negara sebagai Negara hukum harus menjadikan keadilan menjadi sesuatu yang harus tegak dan dijunjung tinggi, demi terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Istiqomah Sinaga, S.HI.,MH

Sumber : http://www.pa-unaaha.go.id/artikel/artikel-hukum/

 

Asep Jazuli
Insan Desa | Media Edukasi dan Informasi Seputar Desa, adalah sebuah situs yang dikelola sebagai Media penyebaran informasi dan ruang referensi tentang Tata Kelola Desa, Pendampingan Desa, dan informasi berkenaan dengan Implementasi UUDesa