Tata Cara Pengawasan & Evaluasi BPD Terhadap Kinerja Kades

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014).

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65.
  2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
  4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Selain peraturan utama di atas, fungsi dan tugas BPD juga diatur oleh peraturan lain terutama terkait dengan fungsi dan tugas BPD dalam isu-isu tematik seperti Kewenangan Desa, Pembangunan Desa, Musyawarah di Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagainya. Cakupan peraturan tersebut sangat luas, sebagaimana luasnya fungsi pemerintahan. Untuk itu seharusnya anggota BPD memahami berbagai peraturan yang menyangkut fungsi dan tugas di atas.

Salah satu fungsi dan tugas BPD adalah melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui : a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bentuk pengawasan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Selain melakukan pengawasan, BPD juga memiliki fungsi dan tugas melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi: a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa; b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundangundangan; dan d. Prestasi Kepala Desa.

BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; b. meminta keterangan atau informasi; c. menyatakan pendapat; dan d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, maka BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan dan hasil evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD). FKAKD terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. FKAKD, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan tugas pokok menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

FKAKD diperlukan untuk membangun komunikasi informal antar lembaga di desa termasuk dalam rangka membangun kebersamaan dan kekeluargaan dalam hal penyelesaian berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa.

Selain fungsi dan tugas, BPD juga mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kinerja BPD serta kewajiban administrasi lainnya. Berikut dibawah ini beberapa format administrasi yang dapat didownload sebagai referensi bagi BPD untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

admin
Insan Desa | Media Edukasi dan Informasi Seputar Desa, adalah sebuah situs yang dikelola sebagai Media penyebaran informasi dan ruang referensi tentang Tata Kelola Desa, Pendampingan Desa, dan informasi berkenaan dengan Implementasi UUDesa