DESAFeaturedIndepthTERBARU

Perencanaan Pembangunan Desa dan Peran PLD Kekinian

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam kajian Kebijakan Publik, menurut beberapa ahli, ada 11 tahapan yang akan dilalui dalam pembuatan kebijakan publik. Dan konsep ini dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan desa. Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

  1. Perception/definition yaitu Mendefinisikan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan publik. Negara bertugas membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka welfare state. Mengakses kebutuhan tidaklah sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap perkiraan-perkiraan kebutuhan masyarakat;
  2. Aggregation yaitu Tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama terhadap suatu masalah;
  3. Organization yaitu Mengordinasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal;
  4. Representation Mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses ke agenda setting;
  5. Agenda Setting yaitu Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan;
  6. Formulation Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat diredefinisi dan memperoleh solusi yang tidak populer di masyarakat tetapi merupakan kepentingan kelompok dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok ataupun partai yang dilakukan melalui negosiasi,Bergaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif;
  7. Legitimasi yaitu Proses pengesahan dari alternatif yang terpilih;
  8. Budgeting yaitu Penganggaran yang disediakan untuk implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasus dimana anggaran disediakan di tahap awal sebelum percepcion, atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas;
  9. Implementasi Kebijakan publik yang telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan;
  10. Evaluation yaitu Menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode-metode evaluasi. Merupakan tahap dimana upaya dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan isi dan konteks kebijakan itu sendiri, evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses monitoring dan;
  11. Adjusment/Termination Tahap penyesuaian kebijakan publik untuk menentukan apakah perlu direvisi atau diakhiri karena kebijakan telah selesai atau gagal total.

Jadi Perencanaan pembangunan desa dilalui dari tahap dengar pendapat ketika di Musdes, apabila semua masyarakat telah setuju dengan yang telah di sepakati dari forum lalu akan dibuat RKPDesa, kemudian APBDesa. Disini yang melibatkan masyarakat di dalamnya yaitu pada tahap Musdes bersama dengan masyarakat desa, kepala desa, dan juga BPD serta didampingi oleh Pendamping Lokal Desa Perencanaan pembangunan sekarang tampak lebih desentralistik dan partisipatif, yang memungkinkan pemerintah daerah menghasilkan perencanaan daerah yang sesuai dengan konteks lokal serta proses perencanaan daerah berlangsung secara partisipatif dan berangkat dari Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjelaskan bahwa kewenangan desa merupakan kewenangan yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak akan berjalan, tanpa adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desanya. Oleh karena itu kewenangan desa merupakan salah satu pokok persoalan ketika pemerintah desa akan mengurus dan mengatur desanya.

Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib melaksanakan dan menyelenggarakan Musyawarah Desa  untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desayang merupakan penjabaran dari RPJMDesa Desa mulai menyusun RKP Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan di tetapkan dengan peraturan desa paling lambat bulan September tahun berjalan. RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang : Pagu Indikastif Desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya Masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga.

Menurut Peraturan Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan Pembangunan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa yang dimaksud adalah bidang penhyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang kemudian perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa jangka 6 Tahun dan juga RPJM Desa jangka waktu 1 Tahun.

Bagaimana Tahapan Penyusunan RKP Desa ?

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang nantinya akan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam penetapan APB Desa. Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa. Adapun kegiatan dalam penyusunan RKP Desa diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Tahap 1    :    Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
  • Tahap 2    :    Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
  • Tahap 3    :    Pencermatan Pagu Indikatif Desa Dan Penyelarasan Program/Keg. Masuk ke Desa
  • Tahap 4    :    Pencermatan Ulang RPJM Desa
  • Tahap 5    :    Penyusunan Rancangan RKP Desa
  • Tahap 6    :    Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
  • Tahap 7    :    Penetapan RKP Desa
  • Tahap 8    :    Perubahan RKP Desa
  • Tahap 9    :    Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Peran PLD

Pelaksanaan Tugas PLD yang pertama adalah terlaksananya sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya. PLD telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, yang pertama dilakukan pada saat desa melakukan kegiatan Musyawarah desa (Musdes). Kedua, para PLD juga terbantu dengan adanya arus informasi melalui media elektronik untuk memberikan penjelasan tentang penerapan UU Desa Tahun 2014 secara berkala. Media elektronik tersebut mampu membagikan informasi secara cepat dan aktual sehingga pada saat terdapat informasi penting yang mendesak, maka dengan adanya media eletronik tersebut akan dengan cepat diterima oleh masyarakat desa maupun perwakilannya yang terlibat dalam setiap kegiatan di desa, salah satunya menggunakan group media whatsapp, facebook dan website dimanfaatkan oleh PLD sebagai terobosan inovasi agar pemerataan program, ketersediaan informasi, dan kolaborasi dengan masyarakat desa mampu terjalin dengan baik.

Selain itu cara lain yaitu dengan memanfaatkan situasi dan kondisi dimana para PLD memungkinkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yaitu pada saat di balai desa maupun pada saat PLD bertemu masyarakat saat sedang bersantai di warung kopi. Sehingga dari hal kecil tersebutlah komunikasi yang baik tercipta dan masyarakat semakin mendukung program yang dicanangkan dari pihak PLD maupun pemerintah desa.

Fungsi PLD yang kedua dalam proses perencanaan pembangunan dan keuangan desa adalah terfasilitasinya musyawarah desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKPDesa, dan APBDesa. Pihak yang terlibat didalamnya adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, kelompok Perempuan, Masyarakat Miskin, Organisasi Kemasyarakatan), dan Perwakilan Pemerintah Daerah (Dinas/Kecamatan).

Agar Program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, maka dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat desa sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan, kemudian para PLD bersama tim Pemerintah Desa melakukan survey ke lokasi yang akan dibangun. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan gambaran umum mengenai lokasi yang akan menjadi target pembangunan. Setelah melaksanakan survey ini,  PLD dapat berkoordinasi dengan PDTI untuk menghitung dan membuat RAB yang berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur.

Setiap lembaga desa dan pihak yang terlibat dalam musyawarah desa diberikan kesempatan untuk mengemukakan idenya. Sehingga tidak hanya dari pemerintah desa yang mendominasi, namun tiap perwakilan warga dari RT,RW dan Ibu – ibu kader PKK diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, karena disitulah letak kehidupan demokrasi muncul sehingga tujuan musyawarah mufakat bersama dapat terwujud dan program desa didukung oleh seluruh elemen masyarakat di desa sesuai aspirasi masyarakat desa.

Bersambung……

Oleh : Asep Jazuli | Penikmat Kopi

Asep Jazuli
Insan Desa | Media Edukasi dan Informasi Seputar Desa, adalah sebuah situs yang dikelola sebagai Media penyebaran informasi dan ruang referensi tentang Tata Kelola Desa, Pendampingan Desa, dan informasi berkenaan dengan Implementasi UUDesa