sISTEM PEMBANGUNAN DESA

Alternatif Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berskala Lokal Desa

Apa Itu Sistem Pembangunan Desa ?

Sistem Pembangunan Desa adalah suatu sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial dan kesejahteraan.


Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 87 UU Desa pada ayat (1) menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa selanjutnya dilaksanakan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

tahapan Pembangunan Desa

Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan desa:

  • Tahap Perencananaan: Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan Identifikasi kebutuhan pembangunan, penentuan skala prioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Output dari tahapan ini adalah Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan Rancangan APBDes;
  •  
  • Tahap Pelaksanaan: Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  •  
  • Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa: Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang hasilnya menjadi dasar
    pembahasan pada musyawarah Desa

desa Membangun & Membangun Desa

Dalam regulasi UU Desa yang baru, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Paradigma pembangunan Desa telah mengalami perubahan konsep dan spirit dari era-era sebelumnya. Yakni, dari spirit “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”

Desa Membangun. Istilah ini menempatkan desa sebagai subyek pembangunan yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan sekaligus sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Sedangkan pemerintah yang lebih tinggi bertugas membina, memperkuat, dan mengawasi. Ini merupakan penjabaran dari prinisip subsidiaritas. Dalam UU Desa, desa membangun terutama dilaksanakan untuk kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.


Membangun Desa. Pengertian istilah ini adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar desa (Kabupaten/pusat) dengan melibatkan masyarakat yang berlokasi di desa. Pembangunan desa terutama dilakukan untuk mengembangkan kawasan perdesaan atau pembangunan yang melibatkan beberapa desa (antar-desa).

Prinsip-prinsip Pembangunan Desa

Desa membangun memiliki banyak keunggulan karena warga desa menjadi terlibat dalam proses membangun desanya. Paradigma ini memungkinkan warga desa menentukan sendiri prioritas dan visi pembangunannya sendiri karena keputusannya dilakukan dalam Musyawarah Desa. “Desa Membangun” 


Menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya. Sedangkan, pemerintah yang lebih tinggi bertugas memperkuat, memonitor, dan mengawasi. 

Prinsip-prinsip Pembangunan Desa Pembangunan sebagai sebuah proses yang mekanistik dalam sistem pembangunan Desa dan Sistem pembangunan Daerah maupun Nasional, tentu harus memperhatikan prinsip dasar pembangunan. 


Dalam pembangunan Desa setidaknya terdapatn prinsip-prinsip sebagai berikut:


1. Pemberdayaan Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang sosial budaya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan atau peluang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat Pemberdayaan politik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan pembangunan. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial budaya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan diri, membangun kelembagaan sosial yang mandiri, membudayaakan ketaatan atas kesempatan yang telah diambil, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dari pengalaman dan mendorong pengembangan masyarakat dari akar budaya dan jati dirinya.

Pemberdayaan politik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan pembangunan. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial budaya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan diri, membangun kelembagaan sosial yang mandiri, membudayaakan ketaatan atas kesempatan yang telah diambil, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dari pengalaman dan mendorong pengembangan masyarakat dari akar budaya dan jati dirinya.

2. Perlibatan perempuan Selama ini perempuan hanya diberi peran atau tugas yang banyak, tetapi jarang diberi hak dalam pengambilan keputusan. Perlibatan perempuan yang dimaksud dalam pembangunan desa, yaitu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.


3. Keterbukaan Keterbukaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang diwujudkan dengan keterbukaan informasi. Dengan adanya keterbukaan akan melahirkan kepercayaan, ketertutupan akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksana pembangunan. Masyarakat selain terlibat dalam proses pengambilan keputusan sampai proses evaluasi pembangunan.


4. Keswadayaan Pembangunan desa, pada dasarnya berasal dari masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, prinsip keswadayaan tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan masyarakat untuk membiayai pembangunan tetapi juga harus dilihat dari sisi pemecahan masalah, pengelolaan dan prakarsa. Dalam prinsip keswadayaan, masyarakat yang merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kalau ada bantuan dari pemerintah, seperti dana desa sifatnya hanya sebagai stimulan dan perangsang yang sewaktu-waktu akan berakhir.


5. Keberlanjutan
Pembangunan di desa jangan seperti orang merencanakan kegiatan pasar malam. Dimana, setelah pasarnya ditutup yang tinggal hanya lapangan kosong. Oleh karena itu, perencanaan desa harus dirancang untuk keberlanjutan.


6. Partisipasi
Partisipasi bukan hanya dipahami seberapa besar masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan atau seberapa besar masyarakat bersedia membiayai pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi adalah adanya keterlibatan atau ikut sertanya masyarakat, dalam kegiatan pembangunan baik secara mental maupun pikiran serta tenaga yang dilaksanakan dengan sadar dan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.


7. Inklusi
Konsep Inklusi sebenarnya bisa dipahami sebagai “pengakuan dan penghargaan atas keberagaman”. Sedangkan Desa Inklusi dapat dimaknai sebagai; (1) Desa yang mampu menerima keberagaman secara positif; (2) Desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel untuk semua orang; (3) Desa yang memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhananya berdasarkan keragaman dan kerberbedaan; (4) Desa yang mendorong masyarakatnya untuk positif dan berkontirbusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuanya berdasarkan keragaman yang ada ada; (5) Desa tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sama.


Desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan untuk para penyadang disabilitas tapi desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Roh dari inklusi adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyadang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan serta semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa. Pada konsep inklusivitas tidak bisa dipisahkan dengan pembuat kebijakan, bagaiamana para pembuat kebijakan mampu membuat kebijakan dan pelayanan yang sesaui dengan konsep “layanan yang setara”.


Dalam kontek Pembangunan Desa, Inklusi diterapkan dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan berbagai perbedaan: latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Prinsip inklusi juga memberikan ruang yang luas untuk penyandang cacat, kaum difabel, anak dan remaja, untuk diberikan pelayanan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Disisi lain Pembangunan Desa harus difahami bukan membangun infrastruktur, sarana dan prsarana atau kegiatan-kegiatan. Pembangunan Desa harus sesuai dengan prinsip tata kelola Desa, sebagaimana dibahas pada pokok bahasan sebelumnya PB. 03 Tata Kelola Desa. Pembangunan Desa mencakup berbagai aspek kehidupan Tradisi Berdesa.

Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di
ranah Desa,

Prinsip-prinsip Tradisi Berdesa

Secara prinsip Tradisi Berdesa meliputi aspek berikut:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. 

 

2. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 

 

3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

 

Selengkapnya Klik tombol di bawah ini untuk Download Materi Lengkap tentang Sistem Pembangunan Desa.