DUA TUGAS UTAMA KASI PEMERINTAHAN DESA

Dalam Permendagri yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan juga Tugas dan Fungsi Kaur dan Kasi, disebutkan bahwa : Kepala Seksi Pemerintahan Desa adalah salah satu unsur pelaksan teknis yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas operasional. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Pasal 5 Ayat 1.

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 18, dikatakan bahwa : Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. Selanjutnya, Kita akan membedah satu persatu secara lengkap dan tuntas dari kedua Permendagri diatas.

Tugas Pertama, sebagai Pelaksana Operasional

Jika dilihat dari sesi sebagai pelaksana tugas operasional, Kasi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Permendagri 84/2015 pasal 9 ayat 3 huruf (a), mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan,
  2. Menyusun Rancangan Regulasi/Peraturan Desa,
  3. Pembinaan Yang Berkaitan Masalah Pertanahan,
  4. Pembinaan Masalah Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa,
  5. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Masyarakat Desa,
  6. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Kependudukan,
  7. Penataan Dan Pengelolaan Wilayah/Dusun, Serta
  8. Pendataan Dan Pengelolaan Profil Desa

Tugas Kedua, sebagai Pelaksana PPKD

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). PPKD terdiri dari Sekretaris Desa;  Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Jika dilihat dari Permendagri 20/2018, tugas Kasi Pemerintahan Desa sebagai bagian dari PPKD, adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
  2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,
  3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
  4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya,
  5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya,
  6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain itu secara spesifik menurut bidang dan kegiatan dalam APBDesa yang ditanganinya, Kasi Pemerintahan mempunyai tugas kurang lebih sebagai berikut :

  1. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa,
  2. Penyusunan kebijakan desa,
  3. Pengembangan sistem informasi desa,
  4. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD,
  5. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa,
  6. Sertifikasi tanah kas desa,
  7. Administrasi pertanahan,
  8. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin,
  9. Mediasi konflik pertanahan,
  10. Penyuluhan pertanahan,
  11. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
  12. Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa,
  13. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa,
  14. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa,
  15. Pembuatan rambu-rambu di jalan desa,
  16. Penyelenggaraan informasi publik desa,
  17. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa,
  18. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa,
  19. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan,
  20. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat,
  21. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa,
  22. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin,
  23. Peningkatan kapasitas Kepala Desa,
  24. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa,dan
  25. Peningkatan kapasitas BPD.

Berkaitan dengan pencatatan administrasi pemerintahan. Kasi Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengisi beberapa buku administrasi yang menjadi tupoksi nya. Format buku administrasi Kasi Pemerintahan dapat dilihat dalam lampiran Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Desa.

Diolah dari berbagai sumber.

Daftar Referensi :

  • Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
  • Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Desa.
  • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  • Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Semuanya dapat di download gratis klik disini

admin
Insan Desa | Media Edukasi dan Informasi Seputar Desa, adalah sebuah situs yang dikelola sebagai Media penyebaran informasi dan ruang referensi tentang Tata Kelola Desa, Pendampingan Desa, dan informasi berkenaan dengan Implementasi UUDesa