Urgensi Perda Kepemudaan di Kabupaten Sumedang

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksaanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Foto : Kegiatan Organisasi Kepemudaan

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain.

Baca Juga : Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah dan Desa

Pemuda adalah masa dimana manusia sedang berada di dalam puncak potensinya. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah : Pertama, Potensi Spiritual. Pemuda sejati, ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Kedua, Potensi Intelektual. Daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisan pemuda berbasis Intelektual. Ketiga, Potensi Emosional. Keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular kedalam jiwa bangsanya. Keempat, Potensi Fisikal. Secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan.

Namun sejalan dengan itu, dalam era milenial seperti sekarang pemuda dihadapkan dalam berbagai tantangan dan permasalahan yang harus disediakan alternatif penyelesaiannya. Beberapa contoh persoalan yang dihadapi pemuda seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain persoalan-persoalan tersebut masih terdapat beberapa ancaman seperti masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya.

Eksistensi dan tantangan pemuda sebagaimana yang diuraikan di atas muncul hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan perkembangannya masing-masing. Tidak terkecuali di Kabupaten Sumedang.

Baca Juga : Peran Aktif Pemuda Zaman Now Dalam Membangun Desa

Apabila potensi pemuda tidak disambut dengan baik, maka tantangan yang telah terjadi saat ini akan bertambah dan menjadi bumerang bagi bangsa. Salah satu contohnya bila jumlah pemuda yang besar ini tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja maka akan menimbulkan penggangguran yang malah menjadi beban masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dalam seluruh mekanisme tahapan pembangunan, salah satunya dari unsur pemuda. Hal ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan masyarakat, ulama/tokoh agama, dan secara khusus dukungan dari kaum muda.

Memotret peran pemuda dalam pembangunan daerah sangat penting bagi upaya memahami eksistensi dan partisipasi pemuda. Pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformuis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara konfrehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta peran dan tanggung jawab serta hak pemuda.

Baca Juga : Kaderisasi Pemuda Desa Pentingkah ?

Pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Untuk menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Rapublik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Dari pemahaman tersebut maka jelas bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan wabil khusus di Kabupaten Sumedang harus dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang keberadaannya harus segera diwujudkan. Selama ini penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Sumedang masih berdasar pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan urusan kepemudaan di Kabupaten Sumedang masih bersipat umum dan belum memiliki ke khasannya tersendiri sesuai karakteristik daerah untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sumedang. Pemerintah daerah dapat menyelenggarrakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah.

Baca Juga : Gerak Pemuda Pancasila PAC Cibugel di Tengah Situasi Pandemi

Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Sumedang harus segera mempersiapkan berbagai instrumen yang menjadi indikator penilaian salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah sebagai acuan dalam pemberian layanan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dapat disampaikan juga kriteria lain yang harus dipenuhi diantaranya adalah ketersediaan infrastruktur yakni ruang dan tempat ekspresi dan kreasi pemuda, kelembagaan yakni keaktifan organisasi kepemudaan dan komunitas-komunitas pemuda serta kemandirian pemuda sebagai pelopor UMKM dan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Di sisi lain, mendesaknya penyusunan Perda tentang Kepemudaan adalah dalam rangka upaya mewujudkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan predikat Kota Layak Pemuda. Hal tersebut sesuai dengan rencana Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumedang yang ingin menjadikan Sumedang sebagai Kota Layak Pemuda.

Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, telah mendukung rencana tersebut. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati saat menerima audiensi Ketua beserta jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan diruang kerjanya, pada tanggal 28/07/2020 yang lalu. (cyber88.co.id)

Wabup mengatakan, untuk mewujudkan program Kota Layak Pemuda, harus ada dukungan regulasi berupa perda tentang kepemudaan. Sebab, menurutnya perlu ada payung hukum yang jelas untuk mewadahi kreatifitas para pemuda.

Kaitan dengan hal itu, lanjut Wabup, dirinya akan secepatnya mendorong pembuatan perda tentang kepemudaan agar dapat direalisasikan secepatnya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak legislatif.

“Ini termasuk urgen, harus segera, saya berharap tahun ini naskah akademiknya selesai dan segera diajukan raperdanya ke Bapeperda DPRD untuk dibahas sehingga tahun depan bisa ditetapkan menjadi perda,” ungkapnya.

Dan sudah sejauh manakah progresnya sekarang ? Mari kita tunggu semoga ada kabar baik.

 

Oleh : Asep Jazuli | Pemuda Desa di Pinggiran kabupaten Sumedang.

      INSAN DESA.ID